Setiap Rupiah Yang Dikelola Pemerintah Harus Berdampak Kepada Rakyat

GROBOGAN- pertapakendeng.com Anggaran daerah bukan sekadar angka, tetapi peta jalan dalam pembangunan di kabupaten Grobogan.

Setiap rupiah yang dikelola harus memberi dampak nyata bagi masyarakat Grobogan. Demikian pernyataan dan prinsip yang ditegaskan Bupati Grobogan, Setyo Hadi, dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Efisiensi APBD 2024 di Gedung Riptaloka, Selasa (4/3/2025).

Efisiensi bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan strategi untuk memastikan belanja daerah tetap produktif tanpa mengorbankan pelayanan publik Imbuhnya. 

Kepala perangkat daerah dan pimpinan BUMD oleh Bupati Grobogan didorong untuk menjaga kekompakan dan meningkatkan kinerja dengan semangat Mbangun Desa Nata Kutha.

Evaluasi akan dilakukan secara langsung, baik melalui koordinasi maupun kunjungan ke setiap perangkat daerah. Langkah ini memastikan efisiensi berjalan nyata di setiap lini pemerintahan, sekaligus mengevaluasi kinerja perangkat daerah agar program yang dijalankan tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat.

Agar lebih terarah, Sekda Grobogan dan timnya diminta mengidentifikasi program yang dapat direalisasikan dalam tiga bulan ke depan.

"Upaya ini bukan sekadar penyesuaian administrasi, tetapi bagian dari strategi besar menuju Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan." Tegas Setyo Hadi. 

• Kapolres Jepara Cek Layanan Hotline 110, Pastikan Pelayanan Idul Fitri Optimal
• Wakil Ketua DPRD Jepara Hadiri Pembukaan JIF-BW 2025, Dorong Keterlibatan Seluruh Produsen Lokal*
• Wakil Bupati Grobogan Sampaikan Program Unggulan Dalam Safari Ramadan dan Tarawih Keliling.
• Bupati Grobogan Pimpin Rapat Darurat Bahas Soal Jebolnya Tanggul Baturagung Yang Berdampak Bencana Banjir

Efisiensi juga harus diterapkan dalam keseharian, dari penghematan listrik, air, dan alat tulis kantor hingga optimalisasi rapat daring yang lebih praktis dan hemat biaya. Jelas Bupati 

Sementara itu, Sekda Grobogan Anang Armunanto, menegaskan bahwa efisiensi APBD 2024 harus mengacu pada SE Mendagri Nomor 900/833/SJ.

Belanja daerah harus lebih selektif, dengan membatasi kegiatan seremonial, mengurangi perjalanan dinas, serta menyesuaikan alokasi honorarium dan belanja operasional agar lebih terukur.

Penggunaan anggaran tidak boleh sekadar meneruskan pola tahun sebelumnya, tetapi harus benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.

Setiap rupiah yang dihemat harus dikembalikan ke sektor-sektor prioritas. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengendalian inflasi, dan stabilitas harga pangan menjadi fokus utama. Jelas Sekda 

Dengan strategi yang tepat, efisiensi bukan hanya soal mengurangi pengeluaran, tetapi memastikan anggaran yang ada benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat. 

(Imam)