Dituding Jual Ratusan Karung Beras Bantuan, Ribuan Warga Tuntut Kades Gunung Agung Diproses Hukum

LAMPUNG TENGAH- Ribuan warga yang tergabung dalam kelompok Masyarakat Gunung Agung Memanggil gelar demo di halaman Kantor Bupati Lampung Tengah dan menyegel Kantor Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Senin (24/2).

Aksi ini buntut kekecewaan masyarakat terhadap lambatnya proses hukum terkait dugaan penyelewengan bantuan pangan oleh SKD Kepala Desa Gunung Agung. Ia dituding menjual bantuan beras pemerintah ke luar daerah, yang seharusnya diperuntukkan bagi warga setempat.

Massa menilai pemerintah daerah dan kepolisian kurang serius dalam menangani kasus ini. Mereka menuntut kejelasan hukum terhadap SKD dan mendesak agar segera diproses secara transparan. 

“Kami sudah cukup sabar menunggu, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan, Kami tidak percaya lagi kalau kasus ini akan berjalan tanpa tekanan masyarakat,” ujar Koordinator aksi, Taufik.

Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, menyatakan bahwa kasus ini tengah ditangani oleh Asisten II Pemda, Rusmadi, bersama Polres Lampung Tengah. Ia memastikan bahwa jika terbukti bersalah, SKD akan diproses sesuai hukum yang berlaku. 

• Sambang Kamtibmas, Kapolres Blora sekaligus berikan tali asih Kepada Warga
• Dugaan Konflik Kepentingan" Anggota DPRD Semarang Minta Berita Galian C Mangunharjo Dihapus
• Kalapas Kelas IIB Purwodadi Perkuat Sinergitas Dengan Pemkab Grobogan
• Indonesia dalam Bahaya Besar Akibat Korupsi yang Sistemik, Langkah Apa yang Harus Dilakukan?

“Kasus ini sedang dalam penanganan, Saya tadi ada agenda rapat, tetapi yang jelas jika ada bukti kuat, saya pastikan akan diproses sesuai aturan,” tegasnya, Senin (24/2).

Namun jawaban tersebut tidak memuaskan warga. Sebagai bentuk protes, massa kemudian menyegel Kantor Desa Gunung Agung dan bersikeras tidak akan membukanya hingga ada kepastian hukum terhadap kasus ini.

Aksi ini berlangsung tertib, namun menunjukkan tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan aparat penegak hukum. Warga berharap supaya kasus ini segera dituntaskan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah kembali pulih.

(Tiem)