Cek Giro Bodong Rp 500 Juta" Pemasok Material Proyek Sekolah di Cilacap Ancam Bongkar Bangunan!"

KAB. CILACAP -  Diguncang skandal proyek pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah dasar (SDN) yang melibatkan cek giro bodong senilai sekitar Rp500 juta.

Pemasok material, Rifa'i, TB.lancar jaya terancam merugi ratusan juta rupiah akibat pembayaran dengan cek giro kosong dari pelaksana proyek, Wahyu, yang kini menghilang tanpa jejak.

Kasus ini bermula ketika CV. Anggun Sejati memenangkan dua paket proyek pembangunan sarpras SDN di Kecamatan Patimuan dan Wanareja, Kabupaten Cilacap, dengan total nilai kontrak mencapai Rp1,7 miliar. Wahyu, yang bertindak sebagai pelaksana proyek, menggandeng Rifa'i TB.lancar jaya dan rekan nya sebagai pemasok material.

Namun, pembayaran material yang dijanjikan tidak kunjung diterima. Rifa'i hanya menerima cek giro  Bank BRI dan Bank BPD Jateng dari Wahyu selaku pelaksana CV.Anggun sejati yang ternyata kosong saat dicairkan. 

Upaya untuk menghubungi Wahyu menemui jalan buntu, nomor kontaknya tidak aktif, dan keberadaannya tidak diketahui.

Merasa dirugikan, Rifa'i dan rekanannya telah berulang kali berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap. Namun, mediasi dengan pihak CV. Anggun Sejati tidak kunjung membuahkan hasil.

• GJL GAMAT-RI Dampingi Warga Pocung Bambankerep Ngaliyan Tuntut PT.Petropack Tanggung Jawab
• Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Desa Tanjung Kuyo Geruduk PT SLS
• Mengantisipasi Anak Dalam Pergaulan di Libur panjang
• JD Seorang Perangkat Desa Merak, Diduga Kuat Peras Para Penggarap Sempadan BBWS Pemali Juwana

 Pihak kontraktor terkesan menghindar dan tidak memberikan respons alias Bungkam.

"Kami sudah sangat dirugikan. Material yang kami kirim sudah terpasang di bangunan, tetapi pembayaran tidak kunjung diterima," ungkap Rifa'i dengan nada kecewa dan frustrasi.

Sebagai bentuk protes dan upaya terakhir, Rifa'i mengancam akan membongkar material yang telah terpasang jika tidak ada penyelesaian hingga akhir Maret 2025. Ia juga berencana untuk berkoordinasi dengan pihak berwenang sebelum mengambil tindakan tersebut.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai proses lelang proyek pemerintah di Kabupaten Cilacap. Dugaan adanya kontraktor dengan profil fiktif dan kurangnya pengawasan dinilai sebagai penyebab utama terjadinya masalah ini.

"Kami berharap pemerintah Kabupaten Cilacap dapat lebih selektif dalam memilih kontraktor dan memperketat pengawasan proyek agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan," tegas Rifa'i.

(Sumadi)