Ketua Komisi C DPRD Jepara Tinjau SD N 1 Panggang, Soroti Kondisi Sekolah Rusak

JEPARA- pertapakendeng.com. – Ketua Komisi C DPRD Jepara, Nur Hidayat, bersama anggota DPRD Komisi C melakukan tinjauan langsung ke SD N 1 Panggang, Kecamatan Jepara, guna meninjau kondisi sekolah yang mengalami kerusakan. Dalam kunjungan tersebut, mereka menemukan sejumlah ruang kelas dalam keadaan memprihatinkan, dengan atap bocor dan struktur bangunan yang mulai rapuh.

Nur Hidayat menyatakan keprihatinannya terhadap banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan di Jepara. Ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keselamatan siswa dan tenaga pendidik.

“Kami melihat langsung kondisi sekolah yang rusak ini, dan memang sangat memprihatinkan. Banyak atap bocor, lantai rusak, serta dinding retak. Ini tidak hanya mengganggu kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga membahayakan siswa dan guru,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Jepara telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,84 miliar untuk rehabilitasi sekolah dasar pada tahun 2025. Namun, dana ini hanya cukup untuk memperbaiki 14 ruang kelas di 14 SD Negeri, sedangkan total ruang kelas yang mengalami kerusakan di Jepara mencapai sekitar 250 ruang kelas.

• Ketua DPRD Jepara Sampaikan Masalah Jalan Jepara-Kelet ke Gubernur Jateng
• Wakil Ketua DPRD Jepara Hadiri Pembukaan JIF-BW 2025, Dorong Keterlibatan Seluruh Produsen Lokal*
• Yuti Rama Yanti Gelar Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Desa Sukaraja
• Ketua DPRD Jepara Hadiri Dialog Bupati dengan PMA dan PMDN, Dorong Strategi Peningkatan PAD

Menurut Kepala Bidang Sekolah Dasar Disdikpora Jepara, Edy Utoyo, anggaran rehabilitasi bersumber dari pokok pikiran DPRD Jepara sebesar Rp 290 juta dan hasil pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) sebesar Rp 1,55 miliar. Ia menegaskan bahwa fokus perbaikan akan diprioritaskan untuk sekolah dengan kondisi paling parah, seperti atap yang roboh dan dinding retak.

Nur Hidayat menambahkan bahwa DPRD Jepara akan terus mendorong penambahan anggaran agar rehabilitasi sekolah bisa berjalan lebih luas dan cepat. Ia juga meminta agar pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan dana APBD, tetapi juga mencari alternatif pendanaan lain, seperti dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat atau kerja sama dengan pihak swasta.

“Kami akan terus mengawal anggaran pendidikan ini, karena menyangkut masa depan generasi penerus. Pemerintah harus lebih serius dalam menangani masalah ini agar tidak ada lagi sekolah yang terbengkalai,” tutupnya.

Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan perhatian pemerintah terhadap kondisi sekolah-sekolah rusak di Jepara semakin meningkat, sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman dan aman.

Petrus