Jateng Terbaik Penyelesaian Rekomendasi BPK

BLORA- Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Ahmadi Noor Supit menyampaikan, Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan Capaian Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK Terbaik di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Ahmadi dalam pidatonya, usai menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Tengah yang diserahkan langsung Gubernur Ganjar Pranowo di Auditorium BPK RI Jawa Tengah, Semarang, Selasa (14/3/2023).

Menurutnya Jawa Tengah berhasil meraih capaian 92,09 persen persentase penyelesaian rekomendasi BPK. Capaian tersebut juga melampaui raihan nasional, yaitu 75 persen.

"Jawa Tengah ini daerah kita kategorikan daerah yang memang tindak lanjut hasil pemeriksaan itu tergolong yang terbaik di seluruh Indonesia, bersama dengan Yogyakarta," ujar Ahmadi, di Kantor.

"Tapi Yogyakarta entitasnya sedikit, kalau di sini kan banyak ada 35 kabupaten kota dan 1 pemerintahan provinsi," tambah Ahmadi.

BPK RI juga mengapresiasi pemerintahan daerah Jawa Tengah yang turut terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan. Apresiasi disampaikan kepada seluruh kepala daerah yang hadir, termasuk Ganjar dan 35 kepala daerah tingkat kabupaten dan kota.

Ahmadi menjelaskan, capaian baik yang diraih Jawa Tengah tetap harus ditingkatkan. Dia pun mendorong seluruh kepala daerah untuk tetap menguatkan koordinasi, serta kompetensi yang telah terbentuk di bawah kepemimpinan Ganjar.

"Posisinya, sampai dengan hari ini, Provinsi Jawa Tengah adalah yang terbaik di seluruh Indonesia," tutur Ahmadi.

Pada kesempatan itu, turut disampaikan bahwa 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK.

Sementara itu Ganjar Pranowo dalam sambutannya mengingatkan, seluruh kepala daerah untuk tetap mempertahankan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

"Kalau sudah WTP semua, tugas kita berikutnya adalah WTP tapi berkualitas. Tadi sudah diberikan rambu-rambunya semua mesti governance, akuntabilitasnya dicatat dan itu tidak sulit," kata Ganjar.

Gubernur Jateng menegaskan kepada jajarannya untuk tetap terbuka dan melaksanakan pemerintahan Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi atau Tidak Korupsi dan Tidak Berkhianat.

"Diingatkan, pokoknya laporannya yang baik saja tidak perlu takut dan BPK akan memeriksa dengan metode yang dimiliki. Tugas kita adalah menyiapkan itu," kata Ganjar.

Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman saat menyerahkan LKPD Kamis (9/3/2023) menyampaikan bahwa Pemkab Blora, berkomitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

"Kami berkomitmen untuk selalu melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan baik sehingga diharapkan mampu meminimalisir penyimpangan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun pembangunan," ujar Bupati Arief.

Dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah, lanjut Bupati Arief dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan harapan Kabupaten Blora, kembali memperoleh opini tertinggi dalam hasil pemeriksaan.

Bupati yang akrab disapa Mas Arief tersebut juga mengatakan selalu mengoptimalkan pelayanan publik.

"Kami juga selalu mengoptimalkan pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas SDM, penerapan inovasi dan pemanfaatan teknologi dan sistem terintegrasi dalam pelayanan," ungkap Mas Arief.

Mewakili Bupati lainnya, Mas Arief bertekad memperbaiki hal-hal yang memerlukan perbaikan.

"Kami mewakili pemerintah kabupaten yang saat ini meyerahkan LKPD selalu bertekad ke depan untuk memperbaiki hal-hal yang memerlukan perbaikan, sesuai arahan dan bimbingan BPK, sehingga laporan atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah semakin baik dan akuntabel," pungkas Mas Arief. 

(LISWANTO)