Rakor Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida ( KP3) di hadiri Bupati Grobogan

GROBOGAN- pertapakendeng.com Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni SH MM. membuka kegiatan Rakor KP3 di pendopo Kabupaten Grobogan. 

Hadir dalam Rakor KP3 tersebut Forkopimda Grobogan dan jajaran OPD terkait. 

Rakor KP3 yang dibuka oleh Bupati Grobogan sangatlah pas. 

Pasalnya dalam pelaksanakan rapat koordinasi KP3 Kabupaten Grobogan bertepatan dengan berlangsungnya Musim Tanam Satu (MT-1) tahun 2022. 

Masa di mana kebutuhan pupuk dan pestisida sangat diperlukan oleh para petani sehingga akan mendukung proses tanam akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. 

 Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (KP3) dibentuk sebagai wujud perhatian dari pemerintah yang melibatkan stakeholder terkait guna melakukan pengawasan terhadap penyediaan, alokasi serta distribusi pupuk dari produsen sampai ke tangan petani.

Dalam arahannya Bupati Grobogan

mengajak semua pihak ikut dalam pengawasan alokasi serta distribusi pupuk bersubsidi. 

Hal tersebut kata Bupati Grobogan dalam rangka meminimalisir praktek penyimpangan yang terjadi di lapangan. 

" Melalui koordinasi yang baik antar anggota Tim KP3 yang ada di tingkat kabupaten maupun kecamatan dengan para produsen, distributor dan KPL, maka terdapat jaminan ketersediaan pupuk yang cukup sesuai kebutuhan bagi para petani dalam meningkatkan hasil pertaniannya. " Tegas Bupati 

Menghadapi Musim Tanam satu (MT-1) ada beberapa masalah yang menjadi pekerjaan rumah kita yang harus segera kita selesaikan. Pertama, terkait dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, maka terjadi pengurangan jenis pupuk yang disubsidi pemerintah.Imbuh Bupati

 Grobogan. 

Pemerintah hanya memberikan subsidi terhadap jenis pupuk Urea dan NPK saja, sementara pupuk ZA, SP-36 dan Pupuk Organik tidak lagi menjadi pupuk yang mendapatkan subsidi harga. Kondisi ini tentu akan berdampak langsung terhadap pemupukan pada MT-1 ini. Para petani yang terbiasa memupuk dengan ZA dan SP-36 tentu akan merasa terbebani dengan harga yang tidak disubsidi lagi. 

Terkait dengan hal tersebut, Bupati

• Cegah Pencurian Kelapa Sawit, Kapolsek Pangkalan Kuras Gelar Silaturahmi dan Sosialisasi Hukum
• Ini Komitmen Pemkab Blora Libatkan Gen Z, Perempuan Hingga Kelompok Rentan di Pembangunan Daerah
• Pemerintah Kabupaten Pelalawan Terima Kunjungan PT. Bazaar Karya Utama Terkait Masalah Sampah.
• Wujudkan Ketahanan Pangan, Kalapas Pantau Persiapan Pengolahan Lahan Ketahanan Pangan dan Budidaya Hidroponik

 Grobogan meminta kepada Dinas Pertanian menggerakkan para penyuluhnya di lapangan untuk memberikan pemahaman tentang pemupukan yang berimbang. Petani yang biasa memakai pupuk SP-36 dan ZA, supaya diarahkan untuk memakai pupuk majemuk (NPK) sebagai penggantinya. " Jangan sampai timbul  gejolak di masyarakat dengan adanya pengurangan jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah ini. Pastikan alokasi pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan meskipun adanya pengurangan jenis pupuk yang disubsidi " Jelas Bupati

 Grobogan.

Saya juga minta Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, segera lakukan koordinasi dengan Distributor dan KPL untuk memastikan distribusi dan penyaluran pupuk segera dapat direalisasikan sesuai dengan alokasi kebutuhan. Pastikan tidak terdengar lagi keluhan para petani bahwa pupuk susah didapatkan.Saran Bupati

 Grobogan.

Masalah lain yang masih menjadi pekerjaan Pemkab Grobogan adalah terkait dengan kartu tani. 

Pemerintah mulai 1 Januari 2023, seluruh penebusan pupuk bersubsidi wajib menggunakan kartu tani. Akan tetapi, secara internal Kabupaten Grobogan, masih terjadi ketidaksinkronan data kartu tani yang dikeluarkan BRI dan data di lapangan. Menurut data BRI, kartu tani yang sudah tercetak lebih dari 98 persen dan kartu yang telah diterima petani sekitar 70 persen. Sementara data di lapangan, kartu yang di terima para petani baru mencapai sekitar 50 persen.

Hal tersebut yang menginginkan Bupati

 Grobogan agar Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dinas Pertanian serta Bagian Perekonomian duduk bersama dengan BRI untuk mensinkronkan data kartu tani ini. 

" Telusuri dimana letak selisih data yang cukup besar itu. Waktu kita tidak banyak, jangan sampai hingga awal tahun 2023 masih ada petani yang tidak memiliki kartu tani. Jangan sampai nantinya ada petani yang tidak bisa menebus pupuk bersubsidi karena belum memiliki kartu tani.Pinta Sri Sumarni. 

Disamping itu, Bupati Grobogan meminta kepada Dinas Pertanian untuk menggerakkan para penyuluhnya dalam mensosialisasikan penggunaan kartu tani ini. Para petani kita diharapkan bisa secara mandiri menggunakan dan memanfaatkan kartu tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi. 

Secara khusus, Pemkab Grobogan juga minta dukungan penuh dari BRI dalam mensukseskan penggunaan kartu tani di Kabupaten Grobogan.  "Kendala-kendala teknis yang sering kita dengar baik dari sisi aplikasi maupun mesin EDC dalam proses penebusan pupuk supaya bisa dieliminir. Sinergi semua pihak ini diharapkan dapat mencegah gejolak masyarakat dalam pemenuhan pupuk bersubsidi sehingga produktivitas petani tidak terganggu." Tegas Bupati Grobogan.

( Imam)