Perhutani Randublatung Ajak Masyarakat Kelola Kawasan Hutan Sesuai Aturan

BLORA-,pertapakendeng.com – Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Randublatung mengajak masyarakat untuk mengelola kawasan hutan sesuai dengan aturan yang berlaku.(11/6/2022).

Hal ini disampaikan oleh Wakil Adm Perhutani KPH Randublatung wilayah selatan, Edi Kusmanto saat menggelar sosialisasi tentang pengelolaan kawasan hutan di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora, Sabtu (11/06/2022).

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri puluhan warga setempat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Kelompok Tani Hutan Wana Mitra Sejahtera di Balai Desa Mendenrejo.

“Sampai saat ini, penugasan pengelolaan hutan yang ada di Provinsi Jateng dan Provinsi lainnya masih dikelola oleh Perhutani yang ditunjuk oleh pemerintah,” ucap Edi Kusmanto.

Ia mengajak masyarakat untuk mengelola kawasan hutan sesuai aturan yang sudah ada. Pihaknya juga meminta, agar masyarakat tidak termakan isu yang beredar dan belum jelas.

“Semua program pemerintah, pasti tujuannya baik. Yang pasti, kami bekerja berdasarkan rencana kerja perusahaan yang disahkan Menteri. Kami berharap, masyarakat di sekitar kawasan hutan tidak termakan isu yang beredar yang bisa menimbulkan konflik,” tambah Kusmanto.

• Launching Penguatan Program Pekarangan Pangan Lestari, Kapolres Blora Berharap Hasil Panen Dapat Mendukung Program Ketahanan Pangan dan MBG
• Polresta Pati Tanam Mangrove Sambut Hari Bhayangkara Ke-78
• Desa Bicak Todanan Diproyeksikan Jadi Sentra Alpukat di Kabupaten Blora
• Polres Blora Tanam Ribuan Pohon Kurangi Pemanasan Global Bersama Wakil Ketua DPRD

Mengenai Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang dituangkan dalam SK No. 287/MENLHK/PLA.2/4/2022, Kusmanto mengaku belum menerima petunjuk pelaksanaan (juklak) dan juknisnya (petunjuk teknis).

“Kami belum menerima sosialisasi Kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Jadi, masyarakat tetap boleh mengelola lahan hutan sesuai aturan yang sudah ada. Kami harap, masyarakat bisa bermitra dengan lebih baik dalam mengelola kawasan hutan,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Slamet Widodo perwakilan dari Dinas Kehutanan Blora menyatakan bahwa hingga kini belum ada penjelasan tentang Permen LHK Nomor 287 tahun 2022.

“Belum ada juklak dan juknisnya. Yang penting masyarakat tetap bisa mengelola kawasan hutan,” kata Slamet.

Sedang Kepala Desa Mendenrejo, Supari menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat bagus.

“Sosialisasi ini sangat bagus agar warga kami lebih tahu aturannya dalam menggarap lahan hutan,” ujarnya.

(LISWANTO)