Adu Kesaktian Eksekutif Vs Legeslatif Sesuai Fungsi dan Tugasnya

PATI JAWA TENGAH-pertapakendeng.com, 17 April 2022, Menjelang Purna Jabatan yang tinggal menghitung hari, Bupati Pati Haryanto SH., M.M., menunjukan kesaktiannya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Angkat Bicara, 

 - Ada 2 (dua) Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dikomandani oleh H. Ali Badrudin, S.E., selaku Ketua Dewan, Yakni 1.berkait penetapan KPI ( Kawasan Peruntukan Industri) Luasan lahan Produktif "membengkak"  l.036 hektar, menurut Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)  ini ada "indikasi, siluman data luasan areal sewaktu dibawa dalam kuorum persetujuan pembahasan, dimana setelah RAPERDA tersebut disetujui oleh Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo. Dewan menyatakan mestinya dalam usulan pembahasan harus diikuti adanya Paparan, namun kenyataannya tidak dilakukan persyaratan tersebut. 

-munculnya audensi sekelompok Warga yang tergabung dalam Aliansi Petani dan Pemuda Peduli Lingkungan Kecamatan Trangkil beberapa waktu lalu ke Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sebagai bagian bentuk  "keresahan" masyarakat, bukan hanya menolak  Penetapan  KPI semata, namun menolak Kehadiran Pabrik di lahan Produktif. Pernyataan H.Ali Badrudin juga diamini oleh Sukarno Anggota Komisi B. "Kami akan telusuri yang  main-main masalah penetapan KPI di wilayah Kecamatan  Trangkil yang luasan  mencapai 1036 hektar, Dewan akan Memanggil DPUTR untuk dimintai keteranganya", kata wakil rakyat tersebut.

Ke dua (2) Yang tidak kalah menariknya menjadi sorotan DPRD Kabupaten Pati menyusul soal rencana Pengisian  Ratusan Jabatan  Perangkat  Desa, bahwa dari temuan dan masukan Para Kepala Desa (Kades) Ke Dewan telah terjadi Penyimpangan dalam penentuan pelaksanaan, dimulai dari Penunjukan Pihak Ke 3 (tiga) yang diberi mandat untuk melakukan seleksi yg dinilai "belum" layak/kurang memenuhi persyaratan sebagai Penguji sebagaimana disebutkan oleh Ketua Dewan H.Ali Badrudin ,

Tegas Dewan merekomendasikan pelaksanakan pengisian Perangkat Desa ditunda untuk sementara Waktu,""!!! 

• Kepala Diskominfo Kabupaten Tegal: Media Sebaiknya Sejalan Dengan Program Pemerintah Daerah
• Ini Daftar Yang Mempunyai Kekayaan Tertinggi DPRD Blora Dapil 1
• Donor Darah Jadi Wujud Pengabdian, Lapas Pati Semarakkan HBP ke-61 dengan Aksi Kemanusiaan
• Secara resmi bupati Zukri Lepas Pawai Obor Malam Takbiran Idul Fitri 1446 H di Pelalawan

 Dua hal Rekomendasi  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, seakan tidak digubris karena tidak merubah kebijakan. 

Menurut Suyitno Sekertaris Badan Patriot peduli Indonesia (BPPI) DPD Pati yang juga Aktivis Lingkungan Hidup, di tempat terpisah mengatakan, 

"hal ini menunjukan bahwa Demokrasi tidak mandul alias tidak serta merta meng-iyakan pelaksanakan kebijakan yang dirasa kurang tepat, namun Dewan Perwakilan Rakyat selaku  Wakil rakyat yang digaji uang dari Rakyat harus tegas memperjuangkan Kepentingan Hak-hak rakyat dan pelayan masyarakat dengan baik, jangan setengah - setengah ataupun hangat-hangat tai ayam, yakni menjalankan Fungsi pokok sebagai, 

1.Legeslasi berkaitan dengan pembentukan peraturan Daerah.

2.Anggaran, yakni Kewenangan Dalam Anggaran Daerah (APBD)

3.Pengawas,Kewenangan Mengontrol Pelaksanakan Perda dan Peraturan lainnya serta kebijakan Pemerintah Daerah , termasuk menggunakan hak angketnya",  pungkas Yitno. (Tim-red)