Koalisi Wartawan Indonesia Bersatoe: 'Pidanakan Iskandar Zulkarnain PWI Lampung'

JAKARTA-pertapakendeng.com, Ribuan insan Pers dari berbagai media dan organisasi kewartawanan yang tergabung dalam 'Koalisi Wartawan Indonesia Bersatoe', gelar aksi Intelektual dan berwawasan, Kamis (24/32022). 

 Aksi yang mengerahkan ribuan wartawan ini, disentralkan di 2 titik, yakni di depan Gedung Dewan Pers dan Mabes Polri.

Aksi ini dipicu adanya pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PWI Lampung, yang juga mengaku ahli Dewan Pers, serta Hendry Ch Bangun Wakil Ketua Dewan Pers, yang dinilai mengaburkan konstitusi UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. 

Dalam orasinya, Koalisi Wartawan Bersatoe menyerukan tuntutan,  "Kami menuntut Pertanggungjawaban Dewan Pers yang dianggap telah menyimpang dari amanah konstitusi UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers", Kata Munif Aktifis Pers Jawa Timur di depan gedung dewan Pers.

Sementara, Ardhi Solehudin, peserta aksi asal Banyumas, Dia menyayangkan gedung Dewan Pers yang dibanggakan telah dihuni para Aparat Sipil Negara (ASN) Kominfo.

"Dewan Pers yang harusnya menjadi simbul demokrasi, transparansi dan supremasi hukum, tidak punya nyali untuk menemui Aksi Demo Ribuan Aksi Kami, bahkan setelah perwakilan peserta aksi dipersilahkan masuk, tidak ada seorangpun pengurus Dewan Pers, yang ada hanya ASN Kominfo", Jelas Ardhi.

Dia menilai, gedung dewan pers telah menjadi olahan ngawur dewan pers, dimana gedung milik para insan pers justru diisi para ASN Kominfo, jangan-jangan pengurus Dewan pers termasuk ketuanya sudah menjadi ASN", Cibir Ardhi.

Aksi demo kali ini merupakan endapan konflik panjang akibat dari peraturan Dewan Pers yang telah melanggar konstitusi UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers, terkait Verivikasi Perusahaan Pers dan UKW Dewan Pers.

Rasa kecewa para insan Pers sedikit terobati ketika aksi lanjutan ke Mabes Polri langsung direspon dan diterima masuk beberapa perwakilan peserta aksi.

Yang mengangetkan, dalam mediasi tersebut ternyata Mabes Polri selama ini tak mengetahui, bahwa produk Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Verifikasi Media tidak terkandung di dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

• Renungan Keprihatinan: Indonesia dan Bayang-bayang Korupsi
• Ketua Feradi WPI DPC Kota Semarang Sukindar Ucapkan Selamat Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1446 H/2025
• LDII Kota Semarang Semarakkan Shalat Tarawih Bersama di Rumah Dinas Wali Kota
• Perseteruan Diana Melawan Penghuni Ruko Semampir, Satpol PP Hentikan Proyek

 Kasubag Yanduan, Kompol Agus Priyanto, menyesalkan Polres Lampung Timur dan Polda Lampung yang melakukan kriminalisasi terhadap wartawan dan Ketua umum PPWI.

"Kami juga menyesalkan peristiwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polres Lampung Timur dan Polda Lampung terhadap rekan-rekan wartawan dan ketum PPWI, padahal Wilson Lalengke juga sudah banyak membantu kita TNI/Polri mengembangkan SDM melalui pelatihan jurnalistik pada anggota-anggota kami", Ungkap Agus.

Untuk itu, lanjut Agus, kriminalisasi terhadap wartawan akan segera disikapi dan segera ditindaklanjuti langsung ke Kapolri, "segera kami sikapi ya, dan langsung kami sampaikan ke Kapolri", Ucapnya.

Berikut empat (4) Tuntutan Koalisi Wartawan Indonesia Bersatoe;

1. Pidanakan Iskandar Zulkarnain Ketua Dewan Kehormatan PWI Lampung yang juga mengaku Ahli Pers Dewan Pers atas ucapannya yang viral telah melakukan pengaburan konstitusi dari UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, sehingga menimbulkan provokasi serta kegaduhan dan mematik kemarahan insan pers Indonesia;

2. Menghapus aturan verifikasi media dan UKW Dewan Pers yang telah jelas keluar dari konstitusi amanah UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;

3. Singkirkan para oknum pengurus Dewan Pers yang tak sejalan dengan Visi dan Misi dibentuknya Dewan Pers Independen;

4. Cabut SK Presiden, serta Nota Kesepahaman TNI/Polri, Pemerintah dengan Dewan Pers;

Editor/ Publisher: Sumadi