LSM GJL Dan P2KA Tekan Dinsos Verifikasi Data DTKS Kecamatan Sukolilo Pati.

 

PATI, JATENG-pertapakendeng.com, 

Dinsos Pati gelar perbaikan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Sekecamatan Sukolilo di Balai Desa Sukolilo, pada Rabo, 02 Februari 2022.

Langkah ini diambil oleh Tri Haryuni, Kabid Dinsos Pati, mengingat jumlah data DTKS Sukolilo menempati rangking terendah Sekabupaten Pati bila dibanding dengan kecamatan lain.

Kecamatan Sukolilo yang jumlah keluarganya mencapai 20.077 itu, masih 9.243 keluarga yang belum terselesaikan memasukkan datanya ke DTKS. 

Disusul Kecamatan Kayen 7.165. Sementara Margoyoso menempati rangking ketiga terendah setelah Sukolilo, dengan jumlah 6.116 belum masuk DTKS. 

Sedangkan data belum update dengan jumlah paling sedikit didominasi oleh kecamatan Cluwak, yang hanya berjumlah 1.523 data Keluarga.

Hadir dalam acara tersebut, Kabid Dinsos, Tri Haryuni, Kasi Kesos Kecamatan Sukolilo, Kepala Desa Sukolilo, TKSK, Pendamping PKH, LSM GJL serta tiga anggota Paguyuban Peduli Kawulo Alit (P2KA), yaitu Slamet Riyanto Sukolilo, Arwani Kedungwinong dan Sutrisno Baleadi.

Kabid Dinsos Tri Haryuni mengingatkan kepada seluruh peserta, baik TKSK, pendamping PKH, maupun Operator desa, apabila dikerjakan dengan penuh semangat dan pengabdian tinggi maka tugas tidak sampai terbengkalai.

• Diuber Segoro, Pesisir Pantura Terancam Tenggelam, Gubernur Jateng Perlu Turun Tangan
• Bulan Ramadan 1446 H, Polres Jepara Konsisten Berbagi Ratusan Takjil Gratis Untuk Masyarakat
• HPN 2025 Haryanto Anggota DPR RI Partai PDIP: Pers Mengawal Ketahanan Pangan Untuk Kemandirian Bangsa
• Terjunkan K9, Sat Samapta Polresta Pati Pastikan Perayaan Imlek Berjalan Aman

Dalam arahannya, Kabid Dinsos cantik ini memaparkan, dari 14 poin kriteria orang miskin itu, bila sudah ada 9 kriteria agar dimasukkan, pasalnya, kalo harus 14 kriteria terpenuhi semua, maka tidak bakal ada yang masuk dalam kategori miskin.

"Masih banyak dijumpai data DTKS yang belum dibenahi, harusnya yang tidak ada segera dicoret, baik yang meninggal, yang pindah pergi atau datang, atau yang sudah kaya supaya diperbaiki", paparnya.

"Namun dalam hal merubah data, harus dibuatkan berita acara, dengan melibatkan Kades, BPD, dan Tokoh masyarakat, agar kita yang bertugas di lapangan ini tidak dibenturkan masalah", imbuh Tri Haryuni.

"Tetapi kadang ada warga yang nampak rumahnya mewah, tetapi tidak punya apa apa, dia hanya pulang sesekali karena kerjanya di perantauan, ini juga dimasukkan dalam pendataan", terangnya.

 Tri, sapaan akrab Tri Haryuni, juga berpesan kepada pihak desa, agar selalu mengawal dan memperhatikan kesejahteraan kepada operator desanya, sehingga bisa bekerja maksimal dalam perbaikan data.

Sumadi, S.Ag., anggota LSM Gerakan Jalan Lurus menghimbau kepada Dinas Sosial, TKSK, Pendamping PKH dan para operator desa agar Laksanakan tugas sesuai petunjuk teknis. 

"Kalau kriteria yang masuk dalam DTKS sudah ditentukan kelayakannya oleh kementerian, ya agar diperbaiki sesuai petunjuk teknis, sebab masih banyak sekali orang orang yang tergolong kaya, mendapatkan Bansos, baik yang reguler maupun yang lain", tandas Sumadi.

"Laksanakan tugas sesuai dengan Pakta Integritas, bapak ibu sebelum bertugas kan diambil sumpah jabatan", imbuh sumadi.

Sedangkan Slamet Riyanto dari Paguyuban Peduli Kawulo Alit (P2KA) mengeluhkan masih banyaknya bansos yang salah sasaran, baik yang BPNT maupun PKH.

"Yang saya lihat, masih banyak salah sasaran dalam penyaluran bansos, banyak orang miskin tidak mendapatkan bantuan sosial, tapi justru orang yang mampu malah dapat bantuan, apakah ini disebabkan data yang belum diverifikasi atau karena adanya unsur kedekatan dengan para petugas operator desa, kami prihatin, mereka itu orang miskin untuk memperoleh haknya kok susah? Mereka itu butuh Sekolah gak punya biaya, butuh berobat tidak punya KIS, ini bila para operator desa tidak serius memperbaiki DTKS, ini dosa", ujar Slamet Riyanto dengan rasa prihatin.

(Sumadi)