Hak Interpelasi Pencopotan Sekda Tercatat 34 Anggota DPRD Jepara Absen

JEPARA –  Pertapakendeng.com Rapat Paripurna pengusulan Hak Interpelasi oleh DPRD Kabupaten Jepara berlangsung cukup singkat. Hal ini karena, peserta rapat hanya di hadiri oleh 15 anggota dari 49 anggota dewan terhormat.

Rapat Paripurna dilangsungkan untuk membahas pengusulan Hak Interpelasi DPRD Kabupaten Jepara, atas kejadian pencopotan Sekda Edy Sujatmiko pada tanggal 9 Agustus 2021 dan diaktifkan kembali 1 September 2021 oleh Bupati Jepara Dian Kristiandi.

Acara yang dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Oktober 2021 mulai Jam 14.00 WIB, mundur dari jadwal semua, berlangsung sekitar Jam 15.45 WIB.

Namun, tampak di rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jepara, banyak kursi anggota dewan kosong, menandakan hak interpelasi ini bukan menjadi rapat menarik, bagi anggota dewan yang tidak hadir sejumlah 34 anggota dan pada akhirnya rapat berlangsung cukup singkat dan hadir juga anggota perwakilan dari LSM, ORMAS dan Awak Media dari wilayah Kabupaten Jepara.

Pimpinan rapat yang dihadiri lengkap oleh susunan pimpinan DPRD Ketua Haizul Ma'arif , 3 wakil ketua yaitu Junarso, Pratikno, dan Nuruddin Amin. Pimpinan Sidang Haizul Ma’arif saat membuka sidang, membacakan daftar hadir dari Sekretariat DPRD,   jumlah anggota DPRD yang hadir hanya sebanyak  15 orang, yang berasal dari Fraksi Partai Nasdem 6 orang, PDI Perjuangan 6 orang, PPP 1 orang, dan PKB sebanyak 2 orang.

Selanjutnya, ketua DPRD menyampaikan bahwa, “Karena itu berdasarkan Peraturan DPRD Jepara  No. 1 Tahun 2019 tentang  Perubahan Atas Peraturan DPRD  No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Jepara, Rapat Paripurna tidak memenuhi kuorum. Sebab, untuk mencapai kuorum  harus dihadiri oleh  lebih dari ½ (satu per dua) anggota DPRD,” katanya.

Lebih lanjut Haiuzul Maarif menjelaskan, jumlah anggota DPRD Jepara saat ini adalah 49 orang, sehingga untuk kuorum harus dihadiri minimal 25 anggota DPRD. Karena tidak memenuhi kuorum, maka Rapat Paripurna dengan agenda Pengusulan Hak Interpelasi di tunda dan akan jadwalkan kembali oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Jepara.

Daftar hadir anggota hadir dalam rapat paripurna yaitu:

Anggota Hadir 

Fraksi Nasdem: Pratikno, Sunarto, Nur Hidayat, Jumar, Padmono Wisnunugroho, dan Arlisfian Tegar Wijaya.

• Wakil Ketua DPRD Jepara Hadiri Pembukaan JIF-BW 2025, Dorong Keterlibatan Seluruh Produsen Lokal*
• Ketua DPRD Jepara Hadiri IFEX, Optimis Ekspor Furnitur Akan Bangkit
• Kapolres Jepara Cek Layanan Hotline 110, Pastikan Pelayanan Idul Fitri Optimal
• Kapolres Jepara Apresiasi Kebijakan Bupati dalam Menjaga Keseimbangan Pengusaha dan Buruh

Fraksi PKB: Nuruddin Amin, dan Ahmad Sholihin.

Fraksi PPP: Haizul Ma’arif.

Fraksi PDI Perjuangan: Junarso, Edy Ariyanto, Fardinal Sasono, Yuni Sulistyo, Saiful Muhammad Abidin, dan Sutrisno.

Anggota Absen 

Fraksi  Demokrat Keadilan Berkarya Hanura (DKBH): M. Latifun, Zumaroh, Chairul Anwar, Arofiq, Agus Salim, dan Nur Osel Kahisha Putri.

Fraksi Gerindra: Purwanto, Achmad Harmoko, Arizal Wahyu Hidayat, Sri Lestari, dan Muzaidi.

Fraksi PDIP: Hesti Nugroho, dan Hengki Sandi Admojo.

Fraksi PPP: Khoirun Niam, Muhamad Ibnu Hajar, Agus Sutisna, Saidatul Haznak, Subangun, Uzlifatul Fuaidah, Masykuri, Bustanul Arif, dan Mohammad Adib.

Fraksi PKB: Nurhamid, Kholis Fuad, Moh. Siroj dan Miftahur Roqib.

Fraksi PAN Perindo: Bambang Harsono, Shafik Khoirul Adib, Sukardi, dan Muslih.

Fraksi Golkar: M. Jamal Budiman, Akhmad Faozi, M. Soleh, dan Dendie Khisma Widyanto.

Kuorum adalah quorum yaitu jumlah minimum anggota yang dipersyaratkan harus hadir dalam rapat dan Hak Interpelasi adalah hak DPRD Kabupaten Jepara untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah, mengenai kebijakan pemerintah daerah,  yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak Interpelasi ini untuk meminta keterangan kepada Bupati Jepara atau Pemkab Jepara tentang pencopotan dan pengaktifan kembali Sekda Jepara.

Dalam Peraturan DPRD Kabupaten Jepara No. 1 Tahun 2019 tentang  Perubahan Atas Peraturan DPRD  No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Jepara, dalam Pasal 75 (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan: a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi; b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD. (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari l/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD 

dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir. (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna. (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Publik Kabupaten Jepara tinggal menunggu apakah Hak Interpelasi DPRD Kabupaten Jepara ditarik kembali oleh pengusul atau masih akan diagendakan kembali dalam Rapat Paripurna berikutnya, mengingat masa jabatan Bupati Jepara sekarang, akan habis pada sekitar pertengahan tahun 2022.

Eko Mulyantoro / Red.