Diduga (DAK) Dana Alokasi Kusus SD Diembat, PD GNPK-RI Klaten Datangi Ditkrimsus Layangkan Surat

Diduga (DAK) Dana Alokasi Kusus SD Diembat, PD GNPK-RI Klaten Datangi Ditkrimsus  Layangkan Surat 

Pertapakendeng.com

Senin, 05 Juli 2021

Semarang- Kamis 1 Juli 2021, Joko Mursito selaku Pimpinan Daerah GNPK-RI Klaten, bertandang ke DitKrimsus, menghadap Kanit Tipikor Unit IV /Subdit III Polda Jawa Tengah, KomPol  ARI SUWARNO, S.H, MH,  bermaksud konfirmasi Perkembangan Penanganan DAK Fisik TA 2020 terkait beberapa Sekolah Dasar penerima bantuan. 

Beberapa bulan lalu, kata Joko Mursito, "Pihak Polda bersama Team telah bertandang ke Satker Disdik Kab. Klaten, untuk Investigasi dan bertemu dengan beberapa Sekolah Dasar Penerima Bantuan".

Hadir dalam pertemuan tersebut, lajut Joko, para Kepala SD atau yang mewakilinya, "Dalam investigasinya, Pihak Ditkrimsus Polda  Jawa Tengah menemukan pelanggaran di dalam pengerjaannya, karena tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 123 Tahun 2020, Tentang Juknis Operasional Dana  Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020".

Masih menurut Joko Mursito, "ditemukan beberapa Kepala Sekolah, Dalam pelaksanaan pengerjaan DAK menggunakan Pihak III ( Rekanan), yang seharusnya dikerjakan secara SWAKELOLA. Sedangkan Pembentukan P2S ( Panitia Pembangunan Sekolah) hanya sombolis untuk memenuhi  Persyaratan Administrasi", ungkapnya.

Dalam penjelasannya, pihak Ditkrimsus  Polda Jateng menyarankan, agar Kepala Sekolah yang melanggar aturan (Juknis), supaya mengembalikan Dana BOP 4% dari Nilai Kegiatan yang diterima dari Rekanan, karena ada Kerugian Negara.

Namun dalam prakteknya terdapat kejanggalan, pasalnya, tidak diberikan rekening kepada para Kepala Sekolah untuk pengembalian dana tersebut, akan tetapi dana diserahkan ke pihak Ditkrimsus Polda Jawa Tengah pada pertemuan waktu itu.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2021, Satker Disdik Klaten Mendapatkan Bantuan DAK Fisik lagi, kami berharap agar  dalam pengerjaannya nanti sesuai dengan Permendikbud Nomor 123 Tahun 2020, Tentang Petunjuk Operasional Dana  Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan .

Kedatangan kami untuk konfirmasi terkait hasil temuan dan BOP 4%, apakah sudah disetor ke Kas Negara? mengapa bukan pihak Sekolah yang menyetorkan langsung Ke Rekening Kas Negara, sebagaimana pengembalian yang dilakukan oleh para Kades Kabupaten Klaten yang mendapat Bankeu Propinsi TA 2016, dan mengembalikan ke rekening Kas Negara ( 2019) setelah Permohonan Ditkrimsus Polda Jawa Tengah untuk mengetahui merugian negara yang ditujukan ke BPKP Semarang?

Sementara Kanit IV sedang lepas tugas/ tidak di tempat, Kami hanya meninggalkan surat yang diterima Petugas. 

• Dituding Jual Ratusan Karung Beras Bantuan, Ribuan Warga Tuntut Kades Gunung Agung Diproses Hukum
• Sambang Kamtibmas, Kapolres Blora sekaligus berikan tali asih Kepada Warga
• Ketua PWI Pusat Dkk Dilaporkan ke Kejati Jawa Timur Atas Dugaan Korupsi Dana CSR 6 Milyar
• Ketua Feradi WPI DPC Kota Semarang Bersama Anak TPQ PC LDII Ngaliyan Gelar Buka Puasa Bersama

Berikut adalah surat klarifikasi yang sudah dikirim ke Kejati Jawa Tengah;

Surat No. 01 /GNPK-RI Klaten / VII/2021

Perihal : INFORMASI -KLARIFIKASI PERKEMBANGAN PENANGANAN DAK FISIK 2020 SD Kabupaten Klaten. 

Seusai klarifikasi dan konfirmasi Di Ditkrimsus, Joko Mursito melanjutkan kunjungan ke Kantor Kejati Jawa  Tengah untuk menghadap Jaksa Pengawas   terkait Proses Penanganan Kejari perihal kasus Buku Matur Jujur  yang dirasa lamban , padahal sudah dilakukan pemanggilan 700 saksi dari SD - SMP yang terindikasi melakukan tindak  pidana korupsi dalam Pengelolaan Dana BOS untuk Pembelian Buku tersebut.

Karena alasan masa pandemi dan ketatnya protokol kesehatan, kami tidak diizinkan masuk Kantor Kejati, sementara hanya bisa bertemu dengan satpam petugas jaga", pungkas Joko.

 "kalau ada Surat bisa dititipkan Pak!", kata Satpam petugas jaga.

(Joko)